Jakarta - Kementerian Dalam Negeri telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI secara terpisah. Dalam pertemuan dengan Ahok, Kemendagri menyoroti anggaran-anggaran bernilai triliunan yang perlu dialihkan ke anggaran lain.
Ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek usai bertemu Ahok di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Selain menyebut adanya anggaran belanja pegawai nyaris Rp 20 triliun, Donny juga menyoroti adanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 16 triliun.
"Coba lihat di sini, bayangkan dana total belanja dan jasa Rp 16 triliun. Belanja jasa kantor masih relatif tinggi, belanja pemeliharaan masih relatif tinggi, belanja bahan habis pakai masih relatif tinggi," kata Donny.
Ada pula belanja tenaga ahli, instruktur, dan narasumber yang dirasa masih relatif tinggi. Belanja konsultasi juga masih tinggi dalam APBD yang diserahkan Ahok tersebut.
"Lalu apa efektivitas kajian-kajian itu gitu lho. Kenapa ini nggak kita kurangi dan kita perbesar saja untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan?" tutur Donny.
Anggaran yang dirasa tak rasional, efektif, efisien, dan wajar akan dicermati. Termasuk belanja Hibah dalam APBD tersebut juga dievaluasi.
"Hibah dan Bansos, pasti akan kita rasionalisasikan nanti," kata Donny.
Disebut Donny, Ahok mengapresiasi evaluasi dari Kemendagri ini. Sebelumnya, Ahok juga sudah berbicara soal koreksi-koreksi terhadap APBD DKI tahun 2015 itu.Next
(dnu/jor)
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Anda sedang membaca artikel tentang
Kemendagri Soroti Belanja Barang dan Jasa Rp 16 T dalam APBD DKI
Dengan url
http://racingenemy.blogspot.com/2015/03/kemendagri-soroti-belanja-barang-dan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kemendagri Soroti Belanja Barang dan Jasa Rp 16 T dalam APBD DKI
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kemendagri Soroti Belanja Barang dan Jasa Rp 16 T dalam APBD DKI
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar