Pemerintah Sulit Cari Investor Lokal untuk Kelola Pulau Kecil dan Terpencil

Jakarta -Minat investor dalam negeri menggarap dan mengembangkan pulau-pulau kecil dan terpencil di Indonesia masih minim. Mayoritas investor yang menggarap pulau kecil dan terpencil justru dilakukan oleh investor asing melalui perantara warga lokal.

"Saya ingin perusahaan Indonesia tetapi ternyata belum banyak karena return of investment-nya cukup lama," ungkap Dirjen Kelautan dan Pesisir Pulau-pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad saat ditemui di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (15/04/2015).

Saat ini sudah ada 50 pulau kecil dan terpencil yang sudah berhasil dikelola investor asing melalui kepemilikan warga lokal. Seperti banyak pulau-pulau kecil dan terpencil di wilayah timur Indonesia yang digarap investor Australia, Jepang hingga negara-negara Eropa.

Selain itu, kesulitan lainnya adalah tidak banyak investor mau berinvestasi dan menggarap pulau-pulau kecil dan terpencil di Indonesia. Dari jumlah pulau yang ada di Indonesia 13.466 pulau, 75% belum dihuni dan baru 25% yang sudah dihuni.

"Kita maunya dalam waktu dekat secepat mungkin investasi masuk. Tetapi sensitivitas masyarakat kita sangat tinggi. Di kita katanya negara mau menjual pulau. Ada kata-kata 'island for sale' tetapi bukan menjual pulau hanya mengundang investasi. Di negara kita tidak ada ketentuan pulau bisa dimiliki individu," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk menarik para investor datang dan bisa menggarap pulau-pulau kecil dan terpencil asing. Beberapa ketentuan yang diatur antara lain pulau tersebut harus kosong, belum ada pengusaha lokal yang mengelola, ada teknologi, wajib divestasi, dan tidak boleh dikelola secara eksklusif.

"Perpres-nya tahun ini selesai, sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Semua instansi terkait ikut seperti BKPM, Pemda, PU, KKP, Pariwisata, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Pendidikan," jelas Saad.

(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Ini Cara Unik Bank Mega Genjot Nasabah Baru Kartu Kredit

Jakarta -PT Bank Mega Tbk (MEGA) membidik 600.000 pengguna kartu kredit tahun ini. Target tersebut naik 50% dari pengguna kartu kredit tahun lalu 400.000 orang.

Kepala Head of Cards, Loans, Sales, & Marketing Bank Mega, Mirtha Rahman, mengatakan salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan menerapkan daftar kartu (apply) secara online.

"Nasabah kan biasanya suka enggan mengurus dokumen ke bank. Kalau online kan praktis tinggal difoto saja dokumen-dokumennya lalu upload," katanya di Menara Bank Mega, Rabu (8/4/2015).

Selain proses yang lebih mudah, jangka waktu pengurusan juga lebih ringkas. Jika data sudah lengkap, maka proses pengajuan kartu kredit secara online bisa rampung dalam satu kali 24 jam.

Setelah kartu kreditnya jadi, Bank Mega akan mengirimkan kartu langsung kepada nasabah untuk dimintai tanda tangan. Dengan proses yang ringkas ini Bank Mega bisa menghemat biaya operasional divisi kartu kredit hingga 50%.

"Bisa dibilang kita yang pertama untuk apply kartu kredit online end to end. Jadi kita tidak perlu lagi follow up ke nasabah sampai kartunya jadi," ujarnya.

Supaya menarik lebih banyak nasabah yang mau apply via www.bankmega.com/applynow, Bank Mega memberikan hadiah langsung CD Noah. Tidak hanya itu, nasabah kartu juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung Blackberry Z10.

Nasabah yang beruntung adalah yang masuk urutan ke-20 yang disetujui kartu kreditnya. Pemenang berikutnya masuk urutan 40, dan selanjutnya. Total rencananya ada sampai 25 pemenang.

Bank Mega hari ini sudah mengundang dua pemenang yang mendapatkan Blackberry Z10 (urutan 20 dan 40), yaitu Rio Tri Hadi Nugroho (23) dan Raden Indah Puspasari (33), ke Menara Bank Mega untuk penyerahan hadiah.

Selama bulan Maret ini, jumlah pengakses situs Bank Mega untuk daftar kartu kredit sudah mencapai 7.043. Dari jumlah itu ada 1.573 pendaftar kartu kredit Bank Mega.

(ang/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Pensiunan di Kawasan Elit Menteng Bisa Dapat Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Jakarta -Pemerintah sedang menyiapkan aturan soal pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan masyarakat yang tak mampu termasuk seorang pensiunan di kawasan elit juga bisa dapat keringanan, atau PPB-nya diutangkan sampai dijual lahan/rumahnya.

Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan mengatakan rencana kebijakan ini sebagai asas keadilan dan meringankan masyarakat. Secara prinsip, menurutnya ketentuan pajak itu mengacu pada subjek pajaknya (wajib pajak), bukan pada objek tanahnya. Ketentuan PBB pun masih tetap berlaku, alias tak ada penghapusan penarikan PBB.

"Jadi kewajiban itu tidak melekat pada objek. Kalau saya tidak mampu membayar pajak, maka saya diringankan, dihapuskan, atau dipotong. Tapi ketika saya jual dan yang menempati orang mampu, jadi di lahan yang sama dia wajib membayar karena mampu," kata Ferry di Istana Negara, Rabu (1/4/2015)

Namun Ferry menegaskan rencana aturan ini tetap menjaga PBB sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun di sisi lain masyarakat tidak terbebani soal kewajiban membayar PBB.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan secara prinsip setuju dengan rencana kebijakan ini. "Masyarakat yang memang tidak mampu ya tidak harus membayar PBB. Saya kira harus ada aturan yang jelas," katanya

Tjahjo mencontohkan masyarakat yang kategori tak mampu bisa juga seorang pensiunan yang tidak punya penghasilan lain. Faktanya kini banyak pensiunan yang tinggal di kawasan elit Jakarta seperti Menteng dan Kebayoran Baru, namun harus menanggung beban PBB yang sangat tinggi. Hal ini karena harga tanah di kawasan, yang mereka tinggali sangat mahal, di sisi lain penghasilan mereka tak cukup membayar PBB.

"Di Menteng, Imam Bonjol dan Kebayoran itu kan sebagian besar pensiunan, dia kan tidak harus bayar pajak penuh. Jadi harus ada kompensasinya," kata Tjahjo.

Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden SBY, PBB masih tetap diberlakukan karena dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menambah PAD. "Tapi pengenaannya harus adil. Jangan orang tidak mampu dikenakan PBB," katanya.

Terkait payung hukum ketentuan baru ini, masih dirancang apakah akan memakai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan ada kemungkinan dengan payung hukum undang-undang.

(hen/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Proyek Jembatan Selat Sunda Tak Dibangun Jokowi, Ini Kata Gubernur Lampung

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membangun mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Ini respons Pemerintah Daerah Lampung.

Gubernur Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan, pihaknya menerima alasan pemerintah pusat yang membekukan proyek JSS.

"Masalah utama yang dikeluhkan oleh masyarakat karena nggak lancarnya transportasi di Merak dan Bakauheni. Itu masalah utama. Kalau itu dilancarkan maka, itu semua selesai (tidak perlu JSS)," kata Ridho di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/3/2015).

Pemerintah pusat, kata Ridho, berkomitmen menyelesaikan keruwetan pelabuhan dan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dermaga, sehingga mampu memperlancar pergerakan kendaraan pengangkut barang dan penumpang.

"Pelabuhan diperbaki, kapal dibuat nyaman. Problem utama adalah loading (proses bongkar muat) 3 jam lebih. Itu bikin nggak nyaman," sebutnya.

Sebagai alternatif, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Ridho menjelaskan, pembangunan jalan tol mampu mengurangi kerusakan jalan, yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah di Lampung. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah Lampung siap mendukung, dan mempercepat proses sosialisasi hingga penentuan lokasi rute Tol Trans Sumatera.

"Sesuai aturan, kami siapkan lahan terutama identifiksi, sosialisasi ke masyarakat, kemudian lakukan pemetaan awal. Kemudian pembentukan tim sudah. Sudah pasang patok, center line untuk patok. Persetujuan masyarakat sudah, nanti tinggal diserahkan ke pemerintah pusat untuk ganti rugi," ujarnya.

(feb/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

PT PP Ekspansi Bangun Pabrik Beton Pracetak Rp 100 Miliar

Jakarta -PT PP (Persero) Tbk melalui anak usahanya dibidang usaha beton pracetak, PT PP Pracetak saat ini sedang mempersiapkan membuka pabrik pracetak ketiga di Lampung senilai Rp 100 Miliar.

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan banyaknya proyek infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, PP Pracetak sampai dengan tahun depan akan mengembangkan sayap ke Indonesia Timur dan mengoperasikan sedikitnya 4 (empat) pabrik pracetak di Indonesia”, kata Bambang Triwibowo Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2015).

Pabrik baru tersebut dengan kapasitas 200 ribu ton per tahun direncanakan dibuka di Lampung di atas lahan seluas 14 hektar. Saat ini, PP Pracetak mengoperasikan pabrik pracetak di Cilegon dan Sadang.

Pabrik pracetak di Cilegon dengan kapasitas 180 ribu ton per tahun berkontribusi utamanya dalam pembangunan proyek dermaga Kalibaru dan proyek-proyek di luar Perseroan, sedangkan pabrik pracetak di Sadang dengan kapasitas 160 ribu ton per tahun berkontribusi utamanya dalam pembangunan proyek PP Properti, seperti Grand Kamala Lagoon di Kalimalang dan proyek-proyek di luar Perseroan.

Pabrik pracetak di Lampung ini direncanakan memproduksi Concrete Spun Pile D 800 dan D 1000 panjang 36 meter tanpa sambungan sebagaimana diproduksi pula di pabrik Cilegon. Disamping itu, juga akan memproduksi Girder, CCSP dan Square Pile sebagaimana diproduksi di pabrik Sadang dan produk-produk innovative lainnya.

Tujuan dari pendirian pabrik di Lampung ini khususnya guna memenuhi kebutuhan pasokan beton pracetak di pulau Sumatera. Pabrik tersebut didirikan dengan nilai investasi sekitar Rp 100 miliar dan pembangunannya akan memakan waktu konstruksi sekitar 6 (enam) bulan termasuk pembuatan kolam dermaga. Dengan demikian quarry material, pabrik dan dermaga loading berada dalam satu kawasan sehingga menjadi efisien dan competitive.

PP Pracetak menargetkan order baru tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun naik 40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1 triliun. Sedangkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp 1,38 triliun naik 49% dibandingkan realisasi tahun 2014 Rp 924 miliar.

(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.44 | 0 komentar | Read More

Dolar Tembus Rp 13.200, Agus Marto: Kita Tidak Perlu Panik

Jakarta -Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta masyarakat tidak usah panik dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Meski sekarang dolar sudah menyentuh Rp 13.200.

"Jadi saya secara umum melihat memang nilai tukar adalah perkembangan global regional, dan harus kita sikapi dengan waspada. Kita tidak perlu panik atau khawatir," ungkap Agus di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Pelemahan rupiah akan berdampak terhadap indeks harga konsumen. Setiap depresiasi 1% menyumbang inflasi 0,07%. Namun Agus melihat sepanjang tahun, inflasi tetap pada kisaran 4%.

"Kami melihat inflasi bisa 4% dan lebih bawah dari 4%," ujarnya

Menurutnya, sekarang yang perlu dilakukan adalah fokus pada kebijakan yang sudah direncanakan pemerintah. Terutama dalam pengendalian inflasi dan perbaikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

"Karena ini adalah satu langkah menuju kondisi normal yang baru dan kita harus betul-betul fokus pada yang tadi disampaikan menko dan menkeu. Fiskal sehat, perhatian pada penerimaan pajak, realisasi anggaran dilakukan," terang Agus

Sementara BI akan menjaga agar volatilitas nilai tukar di pasar keuangan berada dalam kondisi yang sehat. BI juga memastikan dolar AS tetap tersedia di pasar.

"Kami sebagai otoritas moneter akan jaga volatilitas rupiah. Kita tidak akan berikan kesempatan volatilitas rupiah yang tidak sehat. Dan kami akan pastikan ketersediaan dolar di pasar," tukasnya.

(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Ini 3 Mega Proyek Infrastruktur yang Segera Dilelang

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan 3 proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Proyek-proyek ini akan segera dilelang dalam waktu dekat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan 3 proyek tersebut adalah proyek-proyek dengan skema KPS yang paling siap untuk dilelang ke pihak swasta di 2015.

Proyek Tol Balikpapan-Samarinda

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa proyek ini akan mulai ditenderkan pada Mei 2015. "Sekarang sedang disiapkan tender. Rencananya Mei lelang dengan investasi sekitar Rp 11,4 triliun," ujar Basuki di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (4/3/2015).

Tol ini memiliki panjang hingga 94 Km yang terbagi dalam 5 seksi. Sebanyak 2 seksi dikerjakan oleh Pemerintah sementara 3 Seksi sisanya dikerjakan oleh pihak swasta.

"94 Km tersebut terbagi dalam beberapa seksi. Seksi 1 dikerjakan oleh APBN. Seksi 5 juga APBN. Seksi 2,3,4 akan kita lelang karena sudah hampir 100% pembebasan lahannya," jelas Basuki.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang BaratNext

(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.44 | 0 komentar | Read More

Hasil Rapat Jokowi dan 2 Menteri: RI Sudah Terlambat Bikin Mobnas

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri ekonomi untuk membahas soal pengembangan industri otomotif nasional. Tapi bukan untuk membuat mobil nasional (mobnas).

Usai rapat, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, terlambat bagi Indonesia untuk mengembangkan mobnas saat ini. Namun, Jokowi berharap mobil Esemka bisa dikembangkan untuk angkutan pedesaan atau perkebunan.

Rapat di Istana sore ini dilakukan Jokowi dengan Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Ada juga perwakilan dari Esemka yang datang.

"Presiden juga mengatakan bahwa kita tidak akan produksi mobil seperti raksasa-raksasa dunia. Tapi kalau Esemka bisa memproduksi entah 500 satu bulan, terus kemudian mencari market share tertentu, misalnya angkutan pedesaan, kemudian mereka angkutan perkebunan, dengan jumlah tertentu, supaya nanti bagaimana pun mungkin ada peminatnya di sektor tertentu," tutur Sofyan Rabu (25/2/2015).

"Kalau menyaingi otomotif dunia, nggak mungkin karena kita datang terlambat sekali," cetus Sofyan.

Sementara soal hadirnya Esemka dalam rapat itu, baru sekadar pembicaraan awal saja. Pihak Esemka mengatakan, butuh modal awal Rp 100 miliar untuk mengembangkan produknya tersebut.

Namun menurut Sofyan, Esemka bisa menjadi kebanggaan sendiri bagi Indonesia. Menurutnya, Esemka dikerjakan oleh putera-putera Indonesia. Bila Esemka bisa produksi mobil 400 unit per bulan, menurut Sofyan, hal itu sudah luar biasa.Next

(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Menhub Jonan Blusukan ke Bandara Soetta

Jakarta -Malam ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan melakukan blusukan ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten. Tujuannya melihat pelayanan maskapai dan bandara, karena penumpang penuh menjelang hari libur Imlek, besok.

Sampai di Terminal IA sekitar pukul 20.40 WIB, Rabu (18/2/2015), Jonan ditemani Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi.

Di depan Terminal IA, Jonan mengobrol dengan Budi sambil memperhatikan atap bandara untuk memastikan tidak ada kebocoran di musim hujan ini.

Dari situ, Jonan langsung masuk ke ruang check-in maskapai dan mendatangi sejumlah counter check-in. Seorang calon penumpang terlihat meminta foto bareng dengan Jonan.

Hingga berita ini diturunkan, Jonan masih blusukan ke ruang tunggu keberangkatan penerbangan.

Menurut pemberitaan malam ini, sejumlah penerbangan delay di beberapa bandara dan belum ada keterangan lebih lanjut.

(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Mulai Besok, Citilink Buka Rute Bandung-Lombok

Bandung -Mulai besok, 12 Februari 2015, maskapai penerbangan Citilink Indonesia membuka rute baru Bandung-Lombok. Dengan begitu, ada empat penerbangan Citilink dari Bandung dalam satu hari, setelah sebelumnya dua kali ke Medan dan satu ke Denpasar.

"Bandung-Lombok sama-sama punya potensi besar untuk industri pariwisata dan juga UKM. Keduanya bisa saling sinergi, bagaimana kita akan bangun konektivitas kedua daerah," ujar Vice President Corporate Communications Citilink Indonesia Benny S Butarbutar, saat media gathering, di sebuah kafe di Jalan Ariajipang, Bandung, Rabu Malam (11/2/2015).

Menurut Benny, itulah salah satu alasan, kenapa dibuka rute penerbangan Bandung-Lombok. Selain, kedua daerah itu termasuk 10 besar tujuan wisata di Indonesia.

Di tempat yang sama, Vice President Sales Citilink Indonesia Agus Dewanta mengatakan, pihaknya melihat potensi besar rute Bandung-Lombok. Meski diakuinya pembukaan rute baru ini tanpa ada kajian sebelumnya.

"Tapi melihat warga Jawa Barat yang mobilitasnya tinggi, saya yakin rute ini bisa diterima. Karena itu kami mendahului pemain lain. Kami yakin kalau rute ini rame, pasti maskapai lainnya ikut-ikutan," tandasnya.

Dalam dua bulan pertama, kata Agus, ditargetkan okupansi sekitar 70%. "Saya kira 70% sudah bagus, nanti setelah 4 bulan kita naikkan menjadi 80 persen," katanya.

Menurut Agus, pada 2014 lalu, rata-rata okupansi pesawat dari Bandung mencapai 82%.Next

(ern/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Rapat 7,5 Jam Antara Menteri ESDM dan DPR, Ini Hasilnya

Jakarta -Rapat maraton selama 7,5 Jam, antara Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghasilkan sejumlah kesepatan berkaitan dengan program kerja pemerintah di sektor energi.

Pimpinan Rapat, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menjelaskan, putusan ini selanjutnya akan dibawa ke dalam Rapat Badan Anggaran sebelum akhirnya disahkan‎ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Keputusan-keputusan yang berhasil dihasilkan dalam rapat yang dimulai Pukul 15.00 WIB hingga 22.30 WIB, Rabu (4/2/2015) tersebut terangkum dalam kesimpulan rapat antara lain:

1. Komisi VII menyetujui asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral RAPBN-P Tahun anggaran 2015 dengan rincian seperti:

• ICP US$ 60/Barel


• Lifting migas 2.046.000 BOEPD, mencakup minyak bumi 825.000 BOEPD dan gas bumi 1.221.000 BOEPD


• Volume BBM dan elpiji bersubsidi, volume BBM bersubsidi 17,90 juta KL, dengan minyak tanah 0,85 juta KL, minyak solar termasuk biodiesel 10% (B10) sebesar 17,05 juta KL, sedangkan untuk elpiji 3 kg 5,776 juta KL.

2. Komisi VII menyepakati subsidi listrik sebesar Rp 66,15 triliun.

3. Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk melakukan penetapan harga BBM bersubsidi dilakukan setiap satu bulan sekali.

4. Komisi VII sepakat dengan Menteri ESDM apabila pemerintah akan menambah kuota BBM bersubsidi untuk sektor tertentu seperti nelayan, pertanian, dan sebagainya, maka harus mendapatkan persetujuan Komisi VII DPR RI.

5. Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menurunkan harga minyak solar bersubsidi, yang perhitungan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.43 | 0 komentar | Read More

Jokowi Mau 'Suntik' BUMN Rp 74,9 Triliun, DPR Masih Menggantung

Jakarta -Rencana Pemerintaha Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuntik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 74,9 triliun belum mendapat lampu hijau DPR.

Kalangan anggota dewan dari Komisi XI masih mempertanyakan rencana kebijakan tersebut, dalam rapat kerja dengan pemerintah.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan sejumlah Dirut BUMN.

Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad mengatakan, para anggota Komisi XI belum satu suara soal rencana pemerintah terkait PMN. Padahal rapat ini sudah berlangsung sejak pukul 15.00 WIB, dan diwarnai beberapa kali diskors untuk lobi-lobi.

"Hasil pembicaraan kita berbeda-beda, ada yang sudahlah, ada lagi yang ingin melihat lebih dalam," kata Fadel di akhir rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Komisi XI DPR RI masih membutuhkan waktu, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh atas berbagai aspek terkait PMN, sehingga Komisi XI DPR belum bisa memutuskan hari ini. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN

Sehingga Fadel sebagai ketua rapat kerja belum mau mengambil kesimpulan rapat. "Saya ingin mendengar dari masing-masing fraksi agar supaya menteri dan hadirin bisa mendengar pandangan dari masing-masing fraksi," kata Fadel.Next

(hen/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.44 | 0 komentar | Read More

Sahut-sahutan Menteri Susi dan Anton Sihombing di Rapat Banggar DPR

Jakarta -Hari ini mungkin pertama kalinya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan rapat tatap muka dengan DPR. Kali pertama ini dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait perumusan Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2015.

Rapat berjalan cukup seru. Susi yang memang tengah populer memberantas pencurian ikan (illegal fishing) jadi sorotan dalam rapat tersebut.

Selain Susi, hadir dalam rapat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Pada rapat itu, Susi mendapatkan kesempatan memaparkan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015-2019. Fokus Susi jelas memberantas illegal fishing dan meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan.

Di sela-sela rapat tersebut, terdengar celetukan soal Susi sebagai calon presiden.

"Menteri KKP ini sepertinya sangat populer, semua kegiatannya terekspos. Saya salut. Kalau nanti ada pemilihan presiden, saya yang pertama mencalonkan Ibu jadi presiden," sindir Anton Sihombing, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar dalam rapat yang dilakukan di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/1/2015).

Anton menyebutkan beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi sangat luar biasa. Seperti pemberantasan illegal fishing, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan.Next

(dnl/asy)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.44 | 0 komentar | Read More

HPP Beras Naik 10% Jadi Rp 7.260/Kg

Jakarta -Pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras 2015 sebesar 10%. Selama ini HPP beras ditetapkan sebesar Rp 6.600/kg atau naik menjadi Rp 7.260/kg.

"Ya tadi diusulkan, kita putuskan naik 10%. Mulai pembelian tahun ini," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/01/2015).

Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2012 hingga 2014, HPP untuk Gabah Kering Giling (GKG) masih sebesar Rp 4.200 per kg, atau Rp 6.600/kg untuk HPP beras. HPP beras tidak naik selama 2 tahun.

Kenaikan HPP beras sebesar 10% diusulkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat beras miskin (raskin) dengan para menteri ekonomi Kabinet Kerja. Soal mengapa HPP beras dinaikkan, Sofyan belum mau berkomentar.

"Iya tadi diusulkan," jelasnya.

HPP beras menjadi pelindung bagi petani agar bisa menjual harga berasnya bisa menguntungkan untuk mereka.

(wij/hen)

00.44 | 0 komentar | Read More

Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi: Saya Siap Tidak Populer

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti banyak mengeluarkan kebijakan anti illegal fishing, seperti penghentian penerbitan izin kapal eks asing atau moratorium, dan pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut atau transhipment. Dicibir tidak ramah dengan investor, Susi menanggapi santai.

"Saya siap tidak populer sebagai konsekuensi dari pekerjaan saya," kata Susi di acara Haul ke-5 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di kediaman Mahfud MD, Jalan Dempo 3, Matraman, Jakarta, Rabu (7/01/2014).

Selain dua kebijakan itu, dalam waktu dekat Susi juga akan mengeluarkan kebijakan lain. Susi akan melarang segala kegiatan penangkapan ikan di zona 0-4 mil. Kemudian kapal tangkapan ikan juga dibatasi hanya 200 Gross Ton (GT) ke bawah.

"Saya ingin tidak ada penangkapan pada 0-4 mil untuk konservasi, turis, dan memancing, tidak untuk industri perikanan. Nelayan kita dorong 4 mil hingga ke 12 mil dan ke ZEE. Lalu kita batasi kapal yang boleh digunakan di bawah 200 GT," paparnya.

Kebijakan lain yang akan ia keluarkan adalah, melarang pembangunan dermaga khusus oleh swasta. Kemudian ia juga tetap akan menghentikan pengiriman pasir pantai putih ke Singapura.

"Dengan kebijakan ini kita bisa makmur. Saya meminta kepada Presiden dan Wapres investor dilarang bikin pelabuhan private karena menyulitkan monitoring sulit dan pengiriman pasir ke Singapura sudah tidak boleh karena ada moratorium," sebut Susi.

(wij/dnl)

00.43 | 0 komentar | Read More

Jelang Harga BBM Premium Turun, SPBU Shell Juga Pangkas Harga Bensin

Jakarta -Sejumlah SPBU Shell di Jakarta mulai hari ini (31/12/2014) menurunkan harga berbagai produk Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka. Hal ini bertepatan dengan rencana turunnya harga BBM premium dan solar pada malam ini pukul 00.00 di seluruh SPBU Pertamina.

Pantauan detikFinance di SPBU Shell kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat dan SPBU Shell Mampang Jakarta Selatan, harga BBM Shell jenis Super sudah turun jadi Rp 9.500 per liter, sedangkan harga V-Power juga turun jadi Rp 11.000, dan diesel turun jadi Rp 10.700 per liter.

Penurunan harga BBM jenis Super dan V-Power mencapai Rp 450 per liter, sedangkan harga diesel turun cukup tajam mencapai Rp 850 per liter.

Padahal pantauan sebelumnya, kemarin (30/1/2014), SPBU Shell belum menurunkan harga atau masih sama dengan harga yang ditetapkan pada Minggu (23/11/2014) lalu.

Harga lama BBM Shell sebelumnya untuk jenis Super masih Rp 9.950 per liter, setelah sempat dijual Rp 10.280 per liter. Untuk harga V-Power sebelumnya masih dijual Rp 11.450 per liter, dan jenis Diesel Rp 11.550 per liter.

Sementara itu, terkait SPBU Pertamina, selain menurunkan harga BBM Premium, pihak Pertamina juga akan menurunkan BBM jenis Pertamax pada Januari 2015, dari Rp 9.950 per liter (di Jabodetabek) menjadi Rp 8.700 per liter

Pantauan malam ini, di beberapa SPBU Pertamina di kawasan Jakarta Selatan, petugas SPBU sudah mengetahui adanya penurunan harga BBM bersubsidi tengah malam nanti. Next

(rrd/hen)

00.44 | 0 komentar | Read More

Jokowi Alokasikan 52% Dana Tambahan Rp 230 Triliun untuk Infrastruktur

Jakarta -Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki dana tambahan sebesar Rp 230 triliun. Sekitar Rp 120 triliun atau 52% dipakai untuk membangun infrastruktur.

Dana senilai Rp 230 triliun tersebut berasal dari peningkatan penerimaan pajak, pengalihan subsidi, dan penurunan harga minyak. Penggunaan dana ini akan difokuskan untuk 2 kelompok belanja yaitu pembangunan infrastruktur (termasuk perhubungan) dan pangan.

"Untuk infrastruktur, perhubungan, dan pertanian. Anggarannya cukup besar," kata Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Anggaran ini, lanjut Sofyan, akan dijalankan oleh sejumlah kementerian. Di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

"Untuk ke-PU-an (infrastruktur) itu mungkin totalnya itu mencapai sekitar Rp 120 triliun. Itu yang paling prioritas, karena betul dana ini digunakan untuk yang produktif," kata Sofyan.

APBN-P 2015, tambah Sofyan, tentunya harus dibahas bersama dengan DPR. "Pemerintah akan menyampaikan APBN-P 2015 ke DPR pada minggu ke-2 Januari 2015," ujar Sofyan.

(hds/hen)

00.44 | 0 komentar | Read More

Pesan JK ke BUMD se-Indonesia Untuk Hadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

Surabaya -Pasar bebas ASEAN lewat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku 2015. Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa meningkatkan daya saing.

Jumlah penduduk di ASEAN yang mencapai 600 juta orang, harusnya jadi peluang pasar bagi BUMD di Indonesia.

"Menyingung pasar ASEAN, ASEAN pada dasarnya punya hal positif dan negatif. Pasar dari 250 juta orang (penduduk Indonesia) menjadi 600 juta orang. Kalau perusahaan kalah saing, tentu kalah dengan perusahaan yang punya daya saing tinggi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat memberikan sambutan pada acara BUMD Expo, di JX Internasional, Jalan A Yani, Surabaya, Rabu (17/12/2014).

JK menerangkan, perusahaan yang mempunyai daya saing tinggi memiliki potensi pertumbuhan bisnis yang besar. Menurut JK, ada 3 hal yang bisa meningkatkan daya saing, yaitu lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat.

"Juga harus dikelola dengan manajemen yang profesional dan transparan," tuturnya sambil menambahkan, pada masa lalu banyak pejabat BUMD, baik di jajaran direksi atau komisaris, berasal dari pensiunan birokrasi pemerintah darah.

"Langkah untuk memajukan BUMD, bagaimana menempatkan manajemen dengan baik dan usaha yang menguntungkan," ujarnya.

JK juga mengingatkan para pengelola BUMD, untuk untuk terus meningkatkan jaringan bisnisnya. Jaringan ini tak harus antar BUMD, tapi juga bisa dengan BUMN atau swasta.

"Bisnis nggak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan win-win satu sama lain. Tentu butuh keterbukaan dan transparansi," kata JK.

(roi/dnl)

00.43 | 0 komentar | Read More

Kenapa Selama Ini Wilayah Perbatasan Susah Listrik? Berikut Penjelasan Dirut PLN

Jakarta -Selama ini, kondisi pasokan listrik di wilayah perbatasan terhitung parah, bahkan ada yang sama sekali belum tersentuh listrik meski Indonesia sudah merdeka 69 tahun. Apa penjelasan PT PLN (Persero)?

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan, salah satu permasalahannya adalah tidak adanya jalan di wilayah perbatasan.

"Pertama karena tidak ada jalan, pokoknya kita bersama nanti (Kementerian) PU dengan PLN. PU bangun jalannya, PLN bangun tiang-tiangnya, PLN tidak akan bangun listrik kalau jalannya tidak ada. Tidak mungkin kita menanam tower di tengah hutan, atau ladang penduduk kan tidak boleh. Harus di pinggir jalan," tutur Nur di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Nur mengatakan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PLN akan meminta pembangunan jalan di daerah perbatasan.

"Tidak harus aspal mulus, tapi jalan tanah batu diperkeras lebarnya dua mobil, kemudian di sampingnya akan kita tanam tiang listrik," ujar Nur.

Di tempat yang sama, Menko Maritim Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah berjanji membangun infrastruktur kelistrikan untuk daerah terpencil, pulau terluar, hingga daerah perbatasan. Totalnya sebanyak 47 titik akan teraliri listrik pada 2015.

"Ada 47 daerah perbatasan misal antara Timor Leste dengan Pulau Timor atau Kalimatan Utara dengan Malaysia. Terus ada beberapa pulau," jelas Indroyono.

Program kelistrikan tersebut, nantinya dijalankan oleh pemerintah dan swasta. Program melistriki daerah perbatasan hingga terpencil ini sejalan dengan program Presiden Jokowi.

"Itu pemerintah dan swasta. Itu sama-sama," ujarnya.

(dnl/hen)

00.44 | 0 komentar | Read More

Seharian Ngantor, Akhirnya Menteri Susi Bikin Heboh DPD

Jakarta -Hampir sepanjang hari, kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti hanya dilakukan di ruang kerjanya di Gedung Mina Bahari I, Kantor Pusat Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Hingga pukul 16.15 WIB, Susi keluar kantor untuk menuju DPD, di sana Susi sempat membuat heboh, Senayan.

Susi mengawali kerja hari ini, datang ke kantor tepat pukul 06.00 WIB. Susi yang hari ini mengenakan pakaian kebaya putih, berselendang batik dan bercelana bahan hitam panjang dengan rambut terurai langsung menuju lantai 7.

Pukul 14.30 WIB Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mendatangi kantor Susi. Indroyono beserta perwakilan TNI, Bakorkamla dan Kepolisian memang diundang Susi untuk membahas keamanan laut sekaligus penanganan kasus illegal fishing. Rapat tersebut hampir berlangsung 2,5 jam. Usai rapat tepatnya pukul 16.15 WIB.

Susi dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta. "

Saat bertemu dengan para anggota DPD, Susi Pudjiastuti memaparkan uneg-uneg di hadapan anggota DPD. Dia menceritakan petualangannya selama 10 hari menjabat sebagai menteri dan menemukan berbagai temuan mencengangkan.

"Kita punya laut begitu luas tapi hanya ada 70 kapal patroli, dan yang berfungsi hanya 10? I've no idea for this! Kepala saya campur aduk! How can we...argh bikin saya speechless," ujar Menteri Susi.Next

(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.43 | 0 komentar | Read More