Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, 'jatah preman' yang dimaksud adalah, Pemprov DKI akan mendapatkan sejumlah saham pada proyek tersebut.
Hal ini disampaikan Ahok usai bertemu Oentoro Surya dari PT Marindo Bahtera Development, sekaligus mantan Ketua INSA (Indonesia Ship Owner Association). Oentoro memberikan proposal rencana pembangunan pelabuhan otomatis di Jakarta Utara. Pertemuan berlangsung di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/5/2014).
"Pak Gubernur ingin kita punya bandara dan pelabuhan sendiri yang besar. Konsep ini sudah disampaikan sejak 10 tahun yang lalu, sejak zaman Bang Yos (Sutiyoso). DKI pengennya jatah preman. Jadi kita kasih izin, tapi nanti DKI punya saham berapa, dapat jatah berapa. Namanya jatah preman kan. Boleh dong," kata Ahok.
"(Pemerintah) Rotterdam saja dapat ada 70 persen kalau mau reklamasi pantai. Ini yang mau kita bicarakan dulu besarannya berapa," imbuh Ahok.
Untuk proyek pelabuhan, Ahok mengatakan Pemprov DKI rencananya akan membangun pelabuhan sendiri di sebelah Tanjung Priok, di atas wilayah Ancol. Sementara untuk bandara ada di Marunda.
"Rencananya di sebelah Tanjung Priok, di atas Ancol, karena itu yang paling bagus lokasinya. Nanti yang bandara di Marunda," jelas Ahok.
"Bandaranya untuk penumpang. Kan sekarang kapasitas Soetta kurang. Halim cuma sementara," kata Ahok.
Namun, untuk pembangunan kedua proyek infrastruktur ini, Pemprov DKI perlu meminta izin dari pemerintah pusat. Lalu kenapa Pemprov DKI meminta 'jatah preman' itu?
"Supaya kaya, supaya DKI punya APBD Rp 150 triliun. Jadi semua bus bisa kita gratisin," ungkap Ahok.
(dnl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
