Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan, salah satu permasalahannya adalah tidak adanya jalan di wilayah perbatasan.
"Pertama karena tidak ada jalan, pokoknya kita bersama nanti (Kementerian) PU dengan PLN. PU bangun jalannya, PLN bangun tiang-tiangnya, PLN tidak akan bangun listrik kalau jalannya tidak ada. Tidak mungkin kita menanam tower di tengah hutan, atau ladang penduduk kan tidak boleh. Harus di pinggir jalan," tutur Nur di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Nur mengatakan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PLN akan meminta pembangunan jalan di daerah perbatasan.
"Tidak harus aspal mulus, tapi jalan tanah batu diperkeras lebarnya dua mobil, kemudian di sampingnya akan kita tanam tiang listrik," ujar Nur.
Di tempat yang sama, Menko Maritim Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah berjanji membangun infrastruktur kelistrikan untuk daerah terpencil, pulau terluar, hingga daerah perbatasan. Totalnya sebanyak 47 titik akan teraliri listrik pada 2015.
"Ada 47 daerah perbatasan misal antara Timor Leste dengan Pulau Timor atau Kalimatan Utara dengan Malaysia. Terus ada beberapa pulau," jelas Indroyono.
Program kelistrikan tersebut, nantinya dijalankan oleh pemerintah dan swasta. Program melistriki daerah perbatasan hingga terpencil ini sejalan dengan program Presiden Jokowi.
"Itu pemerintah dan swasta. Itu sama-sama," ujarnya.
(dnl/hen)